Film animasi Merah Putih: One For All menjadi perbincangan hangat di Indonesia sejak trailernya dirilis menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan pada 17 Agustus 2025. Film yang diproduksi oleh Perfiki Kreasindo ini awalnya diharapkan menjadi karya nasional yang membanggakan dengan tema persatuan anak-anak dari berbagai daerah. Namun, alih-alih mendapat pujian, film ini justru menuai kritik pedas dari publik karena kualitas animasi yang dianggap jauh di bawah standar, terlebih dengan anggaran produksi yang mencapai Rp 6,7 miliar.

Kontroversi bermula ketika trailer film dirilis pada awal Agustus 2025. Banyak netizen menyoroti visual yang terlihat kaku dan mirip grafis permainan era PlayStation 2. Proses produksi yang diklaim hanya memakan waktu kurang dari dua bulan, mulai Juni 2025, memicu spekulasi bahwa proyek ini terburu-buru, sehingga kualitasnya tidak sebanding dengan dana yang dihabiskan. Anggaran Rp 6,7 miliar, yang menurut produser Toto Soegriwo bersumber dari pihak swasta, menjadi sorotan utama. Publik mempertanyakan bagaimana dana sebesar itu bisa menghasilkan animasi yang dinilai minim kreativitas, dengan dugaan penggunaan aset beli seperti dari Daz3D yang mengurangi sentuhan lokal.

Film Merah Putih One For All: Kontroversial Dengan Anggaran 6.7 Miliar

Cerita film ini mengangkat kisah delapan anak dari latar belakang budaya berbeda—Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa—yang membentuk tim Merah Putih untuk mencari Bendera Pusaka hilang menjelang upacara kemerdekaan. Ide persatuan ini seharusnya menjadi nilai positif, tetapi eksekusi yang dianggap buruk justru memicu sindiran. Beberapa kesalahan teknis, seperti suara burung kakatua yang mirip monyet atau prop senjata modern di desa tradisional, semakin memperburuk citra film ini. Kritik juga datang dari komunitas animasi yang menilai rigging dan rendering 3D-nya jauh dari standar layar lebar.

Respons produser, Toto Soegriwo, justru menambah bahan bakar kontroversi. Dengan nada santai, ia menyebut kritik publik membantu filmnya viral, seolah meremehkan kekhawatiran masyarakat. Sikap ini memicu tuntutan klarifikasi lebih lanjut, bahkan ada yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelami dugaan penyelewengan dana. Meski produser menegaskan dana tidak berasal dari pemerintah, ketidakjelasan penggunaan anggaran tetap menjadi misteri yang mengundang spekulasi.

Di tengah badai kritik, ada pula suara yang membela film ini dengan menyebut anggaran Rp 6,7 miliar sebenarnya tidak besar untuk produksi animasi layar lebar. Namun, perbandingan dengan film seperti Battle of Surabaya (2015) yang menawarkan kualitas lebih baik dengan biaya Rp 15 miliar semakin memperlemah argumen tersebut. Publik juga menyoroti kurangnya transparansi dari Perfiki Kreasindo, dengan situs resmi studio yang menampilkan error 403, menambah keraguan akan kredibilitas tim produksi. bolaqiuqiu

Kontroversi ini tidak hanya soal kualitas visual, tetapi juga mencerminkan tantangan industri animasi lokal yang masih berjuang membangun reputasi. Film ini awalnya bertujuan mengedukasi anak-anak tentang nilai nasionalisme, namun malah berakhir sebagai bahan meme dan ejekan. Jika ingin menebus kesalahan, tim produksi perlu menerima kritik secara dewasa, memperbaiki kualitas, dan berkolaborasi dengan komunitas animasi untuk standar yang lebih tinggi. Sebagai karya yang mengusung semangat kemerdekaan, Merah Putih: One For All seharusnya menjadi inspirasi, bukan sumber kekecewaan kolektif.