Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat politik Indonesia dengan menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan nama Noel, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan dan menambah daftar panjang kasus korupsi di lingkaran pemerintahan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, OTT tersebut dilakukan di Jakarta dan berhasil mengamankan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya. “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi media pada Kamis, 21 Agustus 2025. Dalam operasi ini, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, dan bahkan sebuah motor merek Ducati. Namun, hingga kini, KPK belum merinci konstruksi kasus, jumlah perusahaan yang menjadi korban pemerasan, atau identitas pihak lain yang turut ditangkap.

KPK tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer, diduga Korupsi Sertifikasi K3

Sertifikasi K3, yang menjadi inti kasus ini, merupakan aspek krusial dalam dunia kerja di Indonesia. K3 adalah sistem yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sertifikasi ini wajib dimiliki oleh perusahaan, terutama yang memiliki lebih dari 100 pekerja atau bergerak di sektor berisiko tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sertifikasi K3 tidak hanya menjamin keselamatan pekerja, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata mitra bisnis dan publik.

Namun, kasus ini mencoreng tujuan mulia K3. Dugaan pemerasan yang dilakukan Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa sertifikasi yang seharusnya mendukung keselamatan pekerja justru dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Menurut Fitroh, modus operandi yang digunakan diduga memanfaatkan posisi Ebenezer sebagai Wamenaker untuk menekan perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja karena dapat mengganggu integritas proses sertifikasi.

Immanuel Ebenezer, yang merupakan politisi Partai Gerindra dan mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), menjadi anggota kabinet pertama di era Presiden Prabowo Subianto yang tersandung kasus korupsi. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan yang baru berjalan sejak Oktober 2024, terutama karena Prabowo telah mengkampanyekan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memperingatkan anggota kabinet untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi. “Apabila terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis siang.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman kasus dan memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Ebenezer dan pihak lain yang terjaring OTT. Publik kini menanti keterangan resmi dari KPK untuk mengetahui detail kasus, termasuk jumlah uang yang disita dan jaringan yang terlibat. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan, yang sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan Ebenezer. bolaqiuqiu

Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, bahkan di sektor yang seharusnya melindungi hak dan keselamatan pekerja. Publik berharap KPK dapat mengungkap kasus ini secara tuntas untuk memberikan efek jera dan mendorong reformasi dalam pengelolaan sertifikasi K3. Sementara itu, sorotan kini tertuju pada langkah pemerintahan Prabowo dalam menangani skandal ini, sekaligus komitmennya untuk menjaga integritas kabinet di tengah janji pemberantasan korupsi.

Penangkapan Immanuel Ebenezer ini juga menjadi peringatan keras bagi pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Dengan sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi pekerja justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari KPK untuk memastikan keadilan ditegakkan.