adminJakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggebrak dunia ekonomi dengan rencana ambisius redenominasi mata uang Rupiah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, Purbaya menetapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah sebagai prioritas utama. Kebijakan ini dijadwalkan rampung pada 2027, dengan kerangka regulasi dasar ditargetkan selesai tahun 2026. “Redenominasi bukan sekadar pemangkasan nol, tapi langkah strategis untuk efisiensi perekonomian nasional,” ujar Purbaya dalam konferensi pers virtual pada Jumat (7/11/2025).
Redenominasi Rupiah melibatkan penyederhanaan nominal mata uang dengan menghapus tiga angka nol di belakangnya, tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat. Misalnya, Rp1.000 akan menjadi Rp1, Rp10.000 berubah menjadi Rp10, dan seterusnya. Proses ini disertai penyesuaian harga barang, jasa, serta sistem keuangan secara serentak untuk menghindari gejolak. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter akan berperan krusial dalam mencetak uang baru dan sosialisasi. “Kami siap mendukung, tapi momentum stabil ekonomi menjadi kunci,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, merujuk pada inflasi rendah dan pertumbuhan GDP di atas 5% tahun ini.
Wacana ini bukan hal baru. Sejak 2010, BI di bawah Gubernur Darmin Nasution mengusulkan redenominasi untuk menyederhanakan transaksi. Pada 2017, era Sri Mulyani Indrawati, RUU sempat dibahas bersama Agus Martowardojo, tapi tertunda karena prioritas lain. Kemudian, pada 2020, masuk Prolegnas 2020-2024 dengan target 2025, meski pandemi Covid-19 menghambat. Kini, di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto, Purbaya melanjutkan dengan semangat baru. PMK 70/2025 menekankan urgensi: meningkatkan daya saing nasional, menjaga kestabilan nilai Rupiah, dan melindungi daya beli rakyat. “Ini juga dongkrak kredibilitas Rupiah di mata internasional, agar tak lagi terlihat ‘lemah’ dibanding dolar AS atau yen,” tambah Purbaya.
Manfaat redenominasi berlipat ganda. Pertama, efisiensi administrasi: pencatatan keuangan lebih sederhana, hemat tinta dan kertas hingga miliaran lembar dokumen per tahun. Kedua, kemudahan transaksi sehari-hari; bayar Rp50.000 untuk makan siang jadi Rp50, mengurangi kesalahan hitung. Ketiga, penguatan gengsi Rupiah—Indonesia tak lagi jadi satu-satunya negara berkembang dengan mata uang berpuluh ribu per dolar. Lebih dari 60 negara seperti Turki (2005, potong 6 nol), Brasil (1994), dan Rusia (1998) sukses menerapkannya, mendorong stabilitas ekonomi pasca-hiperinflasi. Di Indonesia, ini juga sinergi dengan digitalisasi perbankan, di mana transaksi non-tunai sudah capai 80% via QRIS dan e-wallet.
Namun, tantangan tak terelakkan. Sosialisasi masif jadi kunci; BI dan Kemenkeu rencanakan kampanye edukasi mulai 2026, termasuk simulasi di sekolah dan UMKM. Risiko salah paham—seperti dikira sanering (pemotongan nilai seperti 1959)—harus diantisipasi. “Redenominasi beda jauh dengan sanering; nilai uang dan harga berubah bareng, tak ada yang dirugikan,” tegas Purbaya, menggemakan penjelasan Sri Mulyani dulu. Selain itu, koordinasi dengan DPR dan lembaga terkait vital, mengingat proses legislasi butuh waktu. Di media sosial, reaksi netizen campur: antusiasme dari kalangan ekonom, tapi kekhawatiran dari pedagang tradisional soal biaya cetak ulang spanduk harga. Tagar #RedenominasiRupiah trending di X, dengan diskusi mencapai ribuan unggahan. bolaqiuqiu
Secara keseluruhan, rencana Purbaya ini jadi katalisator reformasi moneter. Dengan ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,2% tahun depan, timing terasa pas. Jika sukses, Rupiah tak hanya lebih ringkas, tapi juga lebih kuat secara simbolis—mewakili bangsa yang maju. Pemerintah janji transparansi penuh; pantau terus perkembangannya. Ini bukan akhir hiperinflasi era lalu, tapi awal era efisiensi baru. Mari dukung langkah berani Menkeu untuk Indonesia Emas 2045!
