Jakarta, 29 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto hari ini mengeluarkan instruksi tegas kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersinergi penuh dalam membasmi praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian yang bersih dan efisien, bebas dari praktik “patgulipat” yang merugikan keuangan negara.

“Saya telah menyampaikan kepada Jaksa Agung dan Ketua KPK, prioritaskan penegakan hukum di sektor BUMN. Kita tidak bisa membiarkan aset dan kekayaan rakyat dikorupsi oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dengan nada berapi-api. “BUMN didirikan untuk melayani publik, bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi di BUMN adalah pengkhianatan terhadap negara.”

Presiden Prabowo Perintah Kejaksaan & KPK Bersihkan Korupsi BUMN

Sinergi Khusus untuk Pembersihan BUMN

Instruksi presiden ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) gabungan antara Kejagung dan KPK. Satgasus ini akan fokus pada kasus-kasus mega korupsi di perusahaan pelat merah yang selama ini dianggap untouchable (tak tersentuh).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik perintah tersebut dan menyatakan bahwa Kejaksaan akan segera mempercepat penanganan puluhan kasus BUMN yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kami telah mengidentifikasi beberapa BUMN yang diduga kuat menjadi sarang korupsi. Langkah tegas akan diambil, tidak peduli siapa pun yang terlibat, dari level direksi hingga komisaris,” jelas Burhanuddin.

Di sisi lain, Ketua KPK Nawawi Pomolango menekankan pentingnya langkah pencegahan (preventif) yang terintegrasi. Selain penindakan, KPK akan memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat di semua BUMN. “Pembersihan harus dimulai dari hulu. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk merombak sistem tender, pengadaan barang, dan penunjukan jabatan strategis agar transparan dan akuntabel,” kata Nawawi.

Sorotan pada Sektor Strategis

Instruksi Presiden Prabowo secara spesifik menyoroti BUMN di sektor-sektor strategis yang memiliki nilai aset dan anggaran sangat besar, seperti energi, infrastruktur, dan pertambangan. Sektor-sektor ini disinyalir menjadi titik rawan (hotspot) terjadinya praktik mark-up proyek, penyelewengan dana investasi, hingga praktik suap dalam izin usaha.

Presiden menggarisbawahi bahwa korupsi di BUMN bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah ekonomi dan kedaulatan bangsa. “Setiap rupiah yang dikorupsi dari BUMN berarti kerugian infrastruktur yang gagal dibangun, dana subsidi yang tidak tepat sasaran, dan pelayanan publik yang menurun. Ini adalah kejahatan luar biasa,” tegasnya.

Instruksi ini secara implisit juga memberikan peringatan keras kepada para pejabat BUMN saat ini untuk segera menghentikan semua praktik ilegal. Kabinet Presiden Prabowo menargetkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan dan efisiensi BUMN dalam dua tahun ke depan, yang hanya mungkin tercapai jika kebocoran anggaran akibat korupsi dapat dihentikan total. bolaqiuqiu

Masyarakat dan pegiat antikorupsi menyambut baik langkah radikal yang diambil oleh Presiden Prabowo ini, namun mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada independensi dan kecepatan Satgasus dalam memproses kasus tanpa pandang bulu. Langkah ini diharapkan menjadi momentum kunci untuk mewujudkan BUMN yang benar-benar sehat dan profesional, yang mampu bersaing di kancah global.