admin
Bandung, 28 Juli 2025 – Komite Disiplin dan Moralitas (KDM), sebuah badan ad-hoc yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi integritas pengelolaan anggaran daerah, memperkenalkan strategi transparansi baru guna memastikan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Inisiatif ini, yang diluncurkan pada 25 Juli 2025 di Gedung Sate, Bandung, bertujuan meminimalkan potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mencapai Rp 35,7 triliun pada APBD 2025.
KDM, yang dibentuk pada 2024 atas inisiatif Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menerapkan tiga pilar utama transparansi: digitalisasi laporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan penguatan audit internal. “Kami ingin Jawa Barat menjadi model pemerintahan bersih di Indonesia. Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran,” ujar Ketua KDM, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, dalam peluncuran strategi tersebut.
Pilar pertama adalah digitalisasi melalui platform “Jabar Transparan,” yang mengintegrasikan data APBD dari seluruh kabupaten/kota. Platform ini, yang dapat diakses publik melalui situs jabartransparan.jabarprov.go.id, menampilkan rincian alokasi anggaran, progres proyek, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat daerah. Mengadopsi konsep aplikasi JAGA.ID milik KPK, platform ini memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran secara real-time. “Dengan satu klik, warga bisa tahu dana desa atau proyek infrastruktur di daerahnya digunakan untuk apa,” kata Hikmahanto. Hingga Juli 2025, 18 dari 27 kabupaten/kota telah terintegrasi penuh, dengan target penyelesaian integrasi pada Desember 2025.
Pilar kedua adalah partisipasi masyarakat melalui program “Warga Jaga Jabar.” Program ini mengajak warga melaporkan penyimpangan anggaran melalui aplikasi Jabar Transparan, yang dilengkapi fitur pelaporan anonim untuk melindungi identitas pelapor. KDM juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Transparansi Indonesia, untuk mengedukasi warga tentang cara memantau proyek daerah. Pada 2024, program serupa di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berhasil mengidentifikasi mark-up anggaran proyek jalan senilai Rp 2 miliar, menjadi inspirasi bagi Jawa Barat. “Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Pengawasan kolektif jauh lebih efektif,” ujar anggota KDM, Dr. Yanuar Nugroho.
Pilar ketiga adalah penguatan audit internal melalui pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap kabupaten/kota. KDM berkolaborasi dengan KPK untuk melatih 1.500 ASN pada 2025, fokus pada tata kelola anggaran dan pencegahan gratifikasi. Pelatihan ini mengacu pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menekankan delapan area intervensi, termasuk perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. “Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD Jawa Barat digunakan secara akuntabel,” kata Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, yang turut hadir dalam peluncuran.
Namun, tantangan tetap ada. Kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin pada 2022, yang melibatkan Rp 1,024 miliar untuk memanipulasi laporan keuangan demi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi pengingat rawannya sektor penganggaran. KDM menanggapi dengan mendorong audit investigatif berkala oleh KPK untuk daerah-daerah berisiko tinggi seperti Bogor dan Bekasi. Netizen di X, seperti
@JabarBersih, menyambut inisiatif ini, dengan tagar #JabarTransparan mencatatkan 60.000 unggahan. Namun,
@AkuntanJabar mengkritik lambatnya integrasi data di beberapa daerah, menyerukan sanksi bagi pemda yang tidak patuh. bolaqiuqiu
Keberhasilan strategi ini akan diukur melalui peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Jawa Barat, yang pada 2024 berada di angka 72, tertinggi di Indonesia. Dengan komitmen KDM dan dukungan KPK, Jawa Barat berpotensi menjadi percontohan tata kelola anggaran yang transparan dan bebas korupsi di Indonesia.
