adminKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang lebih dikenal dengan nama Whoosh. Proyek transportasi modern yang diresmikan pada 2023 itu kini memasuki babak baru, bukan karena prestasi atau perluasan jaringan, melainkan karena dugaan penyimpangan anggaran yang cukup besar.
Menurut keterangan resmi yang disampaikan juru bicara KPK, penyelidikan dilakukan setelah tim penyelidik menerima sejumlah laporan masyarakat dan hasil kajian internal mengenai indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, serta potensi mark-up anggaran proyek. “KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak terkait proyek Whoosh. Fokus awal kami adalah menelusuri potensi kerugian negara,” ujar juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (29/10).
Dugaan Penyimpangan dan Nilai Proyek
Proyek kereta cepat ini memiliki nilai investasi sekitar Rp114 triliun dan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan mitra dari Tiongkok. Sejak awal, proyek ini memang menuai banyak kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya (cost overrun), keterlambatan penyelesaian, hingga polemik penambahan penyertaan modal negara (PMN).
KPK menyoroti beberapa aspek yang dianggap janggal, terutama dalam proses penetapan biaya tambahan yang mencapai lebih dari Rp18 triliun. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan adanya manipulasi dalam laporan penggunaan dana, kontrak kerja, hingga perencanaan awal proyek. Beberapa pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan proyek ini dikabarkan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
Tahap Penyelidikan Awal
Meski KPK belum mengumumkan adanya tersangka, proses penyelidikan ini menjadi sinyal serius bahwa lembaga antirasuah tersebut mulai menelusuri jalur uang yang mengalir selama pelaksanaan proyek Whoosh. Sejumlah dokumen penting dari Kementerian BUMN, PT KCIC, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah diminta untuk mendukung proses klarifikasi.
Sumber internal menyebutkan, KPK tengah menelusuri kemungkinan adanya intervensi politik dan kebijakan yang mempercepat keputusan tanpa melalui kajian kelayakan yang memadai. “Ada indikasi bahwa beberapa keputusan strategis dalam proyek ini diambil secara terburu-buru demi target politik, tanpa mempertimbangkan risiko finansial jangka panjang,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Respons Pemerintah dan KCIC
Menanggapi penyelidikan ini, pihak pemerintah melalui Kementerian BUMN menyatakan siap mendukung langkah KPK. Menteri BUMN menyebut, semua data dan dokumen akan dibuka secara transparan agar proses hukum bisa berjalan sesuai aturan. “Kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Pemerintah tidak akan menutupi apa pun jika memang ada pelanggaran dalam pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.
Sementara itu, manajemen PT KCIC juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. “Kami siap memberikan semua dokumen dan data yang dibutuhkan oleh KPK. Proyek Whoosh adalah kebanggaan nasional, dan kami ingin memastikan semua prosesnya sesuai hukum,” tulis pernyataan tersebut.
Reaksi Publik dan Pengamat
Langkah KPK ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama kalangan masyarakat sipil dan pengamat ekonomi. Banyak yang menilai penyelidikan ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek strategis nasional (PSN).
Ekonom dari Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menyebut bahwa audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh merupakan keharusan. “Nilai investasi yang besar dan keterlibatan banyak pihak membuat proyek ini sangat rentan terhadap penyimpangan. Jika KPK menemukan indikasi korupsi, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Harapan Publik
Publik kini menantikan hasil penyelidikan KPK dengan penuh harap agar proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Kasus dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur besar seperti Whoosh dinilai menjadi ujian penting bagi kredibilitas lembaga antirasuah dan juga bagi pemerintah dalam menjaga integritas pembangunan nasional.
Proyek Whoosh sejatinya diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia menuju era modern dan efisien. Namun, jika benar terbukti adanya korupsi, maka hal itu akan menjadi noda besar bagi citra pembangunan nasional. bolaqiuqiu
KPK berjanji akan bekerja secara profesional dan berhati-hati agar proses hukum ini tidak mengganggu operasional proyek yang sudah berjalan. Dengan penyelidikan ini, publik berharap tidak hanya kebenaran yang terungkap, tetapi juga adanya perbaikan sistem agar proyek strategis ke depan benar-benar bersih dari praktik korupsi.
